JURNALPOST, Jayapura – Adanya tarik-ulur penentuan ibukota Provinsi Papua Tengah disesalkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pihak Dewan meminta kepada para pemimpin masyarakat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Masalah ibukota Provinsi, teman-teman yang di Nabire menghendaki ibukota di Nabire. Mereka kan tidak bisa lempar ini untuk DPR RI selesaikan. Kalau kita putuskan a pasti b ribut, kalau kita putuskan b pasti a ribut,” kata anggota DPR RI, Komarudin Watubun kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (25/6/2022).
Ia mengatakan, jika seorang pemimpin bisa membuat masalah, mestinya ia juga bisa menyelesaikan masalah. Jangan hanya bisa memakai rakyat menjadi ajang adu domba.
“Rakyat yang menjadi korban, mereka sembunyi kepala. Bukan sembunyi tangan tapi sembunyi kepala supaya tidak kelihatan,” ujarnya.
Selain soal Nabire, ia juga mengungkapkan bahwa Komisi II juga mendengarkan keinginan masyarakat dari Kabupaten Pegunungan Bintang yang menghendaki untuk tetap bergabung ke Provinsi Papua. Pertimbangan mereka, kata dia, salah satunya adalah mendekatkan rentang kendali dan pemekaran itu salah satu tujuannya itu.
“Tapi inti dari proses pemekaran ini kan bagaimana menciptakan kesejahteraan, menciptakan rasa keadilan,” kata kader partai PDI Perjuangan ini.
Oleh karena itu, nanti kedua masalah perbedaan ini akan diupayakan untuk bisa diselesaikan dewan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
“Nah itu nanti kita akan selesaikan, fasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak. Tentu juga dengan pihak kepolisian, dengan pihak BIN untuk aspek keamanan apakah disini ribut atau tidak ribut. Kedua belah pihak yang bertikai harus duduk sama-sama,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan, para pemimpin seyogyanya bisa meninggalkan egonya masing-masing. Jika para pemimpin telah mengesampingkan ego, ia percaya tentunya Tuhan akan membuka jalan yang terbaik, untuk kepentingan wilayah masing-masing.
Baca juga:
RUU KIA Tentang Cuti Melahirkan 6 Bulan Disahkan
Komisi II Minta Pemerintah Buat Road Map Pembangunan 3 Provinsi Di Papua
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan ribuan personel yang dinilai telah cukup untuk mengamankan pemekaran 3 provinsi di Papua ini.
“Kami menyiapkan 500 Brimob Nusantara, dan kami di Polda menyiapkan 800, cukup itu ya,” pungkas Jenderal Polisi bintang dua ini.
Penulis: Enrico R. Nikijuluw
Editor: Djali Achmad
