Menu

Mode Gelap
Kapan Musim Kemarau 2024? Begini Penjelasan BMKG Kota Semarang Dikepung Banjir Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028 Bawaslu: Empat Kabupaten dan Kota di Papua Rawan Tinggi Dalam Pemilu 2024 GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17

Suara Dewan · 30 Jun 2022 11:00 WIB ·

RUU KIA Tentang Cuti Melahirkan 6 Bulan Disahkan


 Anggota DPR RI Dede Indra Permana mewakili Fraksi PDI-Perjuangan menyerahkan pandangan fraksi-fraksi kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022). (Foto: Eno/Man) Perbesar

Anggota DPR RI Dede Indra Permana mewakili Fraksi PDI-Perjuangan menyerahkan pandangan fraksi-fraksi kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022). (Foto: Eno/Man)

JURNALPOST, Jakarta – Rapat Paripurna yang digelar hari ini, Kamis (30/6/2022), salah satu agendanya mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu dan Anak (RUU KIA).

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, RUU KIA akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Dalam RUU KIA ini, kata Puan mengutip keterangan pers dari Parlementaria, Kamis (30/6/2022), salah satu yang didorong DPR adalah tentang cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama 6 bulan. DPR juga menginisiasi cuti ayah selama 40 hari untuk mendampingi istrinya yang baru saja melahirkan.

Selain itu, ada juga aturan mengenai penyediaan fasilitas tempat penitipan anak (daycare) di fasilitas umum dan tempat bekerja. RUU KIA pun menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia.

Sebelum pengambilan keputusan RUU KIA sebagai RUU inisiatif DPR, Rapat Paripurna akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tersebut. Puan berharap Pemerintah segera merespons usai RUU KIA disahkan sehingga proses pembahasan bisa segera dilakukan.

“Lewat RUU ini kita ingin pastikan hak ibu dan anak terpenuhi. Termasuk hak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas khusus dan sarana prasarana di fasilitas umum, hingga kepastian bagi ibu tetap dipekerjakan usai melahirkan,” jelas perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.

Selain itu, Rapat Paripurna DPR hari ini mengagendakan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan mengenai RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga:
Program Digital MyPertamina BBM Bersubsidi Butuh Pengawasan Ketat
Program Satu Juta Jaringan Gas Dikritik Dewan

Kemudian DPR dijadwalkan mengesahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dilanjutkan dengan penyampaian laporan Banggar DPR atas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023.

Dewan juga akan mendengarkan keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dilanjutkan laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021/2022.

Penulis: Sitha Siska
Editor: Djali Achmad

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

TNI Kirim Kapal Rumah Sakit ke Palestina Dapat Dukungan Komisi I

6 November 2023 - 17:39 WIB

Komisi DPR RI

Dampak Konflik Israel-Palestina di Indonesia, Waspada Potensi Teroris

6 November 2023 - 16:21 WIB

Komisi III DPR RI

Anggota Parlemen Minta Jasa Marga Terapkan MLFF Tahun Ini

3 Mei 2023 - 12:09 WIB

DPR RI

Anggota Dewan Berharap Pemerintah Fokus pada Kemerdekaan Guru

3 Mei 2023 - 09:20 WIB

DPR RI

Ledia Hanifa Sampaikan Lima Evaluasi Sistim Pendidikan Indonesia

3 Mei 2023 - 09:13 WIB

DPR RI

Penegak Hukum Harus Ungkap Fakta Penembakan di Kantor MUI Pusat

3 Mei 2023 - 09:08 WIB

DPR RI
Trending di Keagamaan