JURNALPOST, Jakarta – Politisi Senayan mendukung rencana Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) untuk mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendorong dilakukannya audit terhadap industri kelapa sawit ini. Ia menilai, audit ini demi kebaikan ke depan untuk kestabilan minyak goreng.
“Apa inti permasalahannya sebenarnya itu yang harus dibuka,” kata Rudi kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Politisi partai Nasdem ini menilai rencana audit industri kelapa sawit perlu melihat dan mengaudit stok Crude Palm Oil (CPO) yang dimiliki oleh para pengusaha.
Menurut anggota komisi yang bidang perdagangan dan investasi itu, pemerintah harus mengaudit stok minyak goreng yang dihasilkan setiap pabrik dan jumlah yang diekspor.
Sehingga terbuka data stok minyak goreng yang seharusnya diperuntukkan untuk konsumen dalam negeri.
“Jangan tujuannya politis ataupun kepentingan-kepentingan lain,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu.
Mungkin audit itu, imbuhnya, planning kedua sebenarnya. Akan tetapi, ia mendukung langkah terbaik mana yang diambil pemerintah.
Sebelumnya, Menkomarves Luhut Pandjaitan menyatakan telah menandatangani surat perintah audit terhadap perusahaan kelapa sawit dan minyak goreng.
Ia mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng di pulau Jawa dan Bali.
Audit ini, kata Luhut, dilakukan untuk mengidentifikasi industri kelapa sawit meliputi luasan kebun, produksi, dan kantor pusatnya.
Baca juga:
DPR Kritik Pedas Penggunaan Anggaran Kemenperin
Komisi VII Awasi Aktivitas Pengeboran SMGP
Audit industri kelapa sawit akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan untuk membenahi komoditas minyak goreng di bagian hulu setelah pemerintah dianggap lalai, sehingga terjadi permasalahan minyak goreng yang langka dan mahal.
Penulis: Sitha Siska
Editor: Djali Achmad
