Menu

Mode Gelap
Kapan Musim Kemarau 2024? Begini Penjelasan BMKG Kota Semarang Dikepung Banjir Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028 Bawaslu: Empat Kabupaten dan Kota di Papua Rawan Tinggi Dalam Pemilu 2024 GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17

Suara Dewan · 13 Jun 2022 13:00 WIB ·

Senayan Dukung Audit Perusahaan Sawit


 Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun. (Foto: Oji/nvl) Perbesar

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun. (Foto: Oji/nvl)

JURNALPOST, Jakarta – Politisi Senayan mendukung rencana Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) untuk mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendorong dilakukannya audit terhadap industri kelapa sawit ini. Ia menilai, audit ini demi kebaikan ke depan untuk kestabilan minyak goreng.

“Apa inti permasalahannya sebenarnya itu yang harus dibuka,” kata Rudi kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Politisi partai Nasdem ini menilai rencana audit industri kelapa sawit perlu melihat dan mengaudit stok Crude Palm Oil (CPO) yang dimiliki oleh para pengusaha.

Menurut anggota komisi yang bidang perdagangan dan investasi itu, pemerintah harus mengaudit stok minyak goreng yang dihasilkan setiap pabrik dan jumlah yang diekspor.

Sehingga terbuka data stok minyak goreng yang seharusnya diperuntukkan untuk konsumen dalam negeri.

“Jangan tujuannya politis ataupun kepentingan-kepentingan lain,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu.

Mungkin audit itu, imbuhnya, planning kedua sebenarnya. Akan tetapi, ia mendukung langkah terbaik mana yang diambil pemerintah.

Sebelumnya, Menkomarves Luhut Pandjaitan menyatakan telah menandatangani surat perintah audit terhadap perusahaan kelapa sawit dan minyak goreng.

Ia mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng di pulau Jawa dan Bali.

Audit ini, kata Luhut, dilakukan untuk mengidentifikasi industri kelapa sawit meliputi luasan kebun, produksi, dan kantor pusatnya.

Baca juga:
DPR Kritik Pedas Penggunaan Anggaran Kemenperin
Komisi VII Awasi Aktivitas Pengeboran SMGP

Audit industri kelapa sawit akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan untuk membenahi komoditas minyak goreng di bagian hulu setelah pemerintah dianggap lalai, sehingga terjadi permasalahan minyak goreng yang langka dan mahal.

Penulis: Sitha Siska
Editor: Djali Achmad

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

TNI Kirim Kapal Rumah Sakit ke Palestina Dapat Dukungan Komisi I

6 November 2023 - 17:39 WIB

Komisi DPR RI

Dampak Konflik Israel-Palestina di Indonesia, Waspada Potensi Teroris

6 November 2023 - 16:21 WIB

Komisi III DPR RI

Anggota Parlemen Minta Jasa Marga Terapkan MLFF Tahun Ini

3 Mei 2023 - 12:09 WIB

DPR RI

Anggota Dewan Berharap Pemerintah Fokus pada Kemerdekaan Guru

3 Mei 2023 - 09:20 WIB

DPR RI

Ledia Hanifa Sampaikan Lima Evaluasi Sistim Pendidikan Indonesia

3 Mei 2023 - 09:13 WIB

DPR RI

Penegak Hukum Harus Ungkap Fakta Penembakan di Kantor MUI Pusat

3 Mei 2023 - 09:08 WIB

DPR RI
Trending di Keagamaan