Menu

Mode Gelap
Kapan Musim Kemarau 2024? Begini Penjelasan BMKG Kota Semarang Dikepung Banjir Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028 Bawaslu: Empat Kabupaten dan Kota di Papua Rawan Tinggi Dalam Pemilu 2024 GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17

Suara Dewan · 13 Jun 2022 14:00 WIB ·

DPR Kritik Pedas Penggunaan Anggaran Kemenperin


 Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan jajaran eselon I Kemenperin, Senin, 13/6/2022. (Foto: Oji/Man) Perbesar

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan jajaran eselon I Kemenperin, Senin, 13/6/2022. (Foto: Oji/Man)

JURNALPOST, Jakarta – Komisi VII DPR RI mengkritik tajam penggunaan anggaran pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2022.

Menurut Komisi DPR bidang industri dan pembangunan ini, penggunaan anggaran pada beberapa mata anggaran belum jelas pemanfaatannya.

“Ada pelatihan bidang industri untuk 100 orang senilai Rp1,5 miliar. Berarti per orang Rp15 juta. Ini untuk apa saja dan output apa,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan jajaran eselon I Kemenperin di Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Politisi partai Gerindra itu mengatakan, banyak pelatihan dan bimbingan industri pada tahun 2022 yang belum jelas. Walau menggunakan anggaran yang relatif kecil, namun kegiatannya cukup banyak.

“Ada pelatihan-pelatihan dan bimbingan yang nilainya kecil Rp1-2 miliar, tapi banyak,” ujarnya.

Hal ini, imbuh Bambang, bisa jadi bahan evaluasi ke depan saat membahas RAPBN 2023.

“Apa yang kita inginkan ke depan, anggaran 2023 tidak didasarkan pada bimbingan-bimbingan atau pelatihan-pelatihan semata,” pungkas Bambang.

Anggaran Kemenperin pada 2022 ini sebesar Rp2,86 triliun. Komisi VII DPR sedang mendalami penggunaan anggaran para mitra kerjanya termasuk Kemenperin ini.

Baca juga:
Program Satu Juta Jaringan Gas Dikritik Dewan
Senayan Dukung Audit Perusahaan Sawit

Dewan ingin mengetahui realisasi dan target yang sudah dicapai per Mei 2022. Program-program apa saja yang bisa berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas.

“Ini menjadi dasar kami dalam persetujuan RKA K/L 2023,” kata Bambang.

Penulis: Sitha Siska
Editor: Djali Achmad

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

TNI Kirim Kapal Rumah Sakit ke Palestina Dapat Dukungan Komisi I

6 November 2023 - 17:39 WIB

Komisi DPR RI

Dampak Konflik Israel-Palestina di Indonesia, Waspada Potensi Teroris

6 November 2023 - 16:21 WIB

Komisi III DPR RI

Anggota Parlemen Minta Jasa Marga Terapkan MLFF Tahun Ini

3 Mei 2023 - 12:09 WIB

DPR RI

Anggota Dewan Berharap Pemerintah Fokus pada Kemerdekaan Guru

3 Mei 2023 - 09:20 WIB

DPR RI

Ledia Hanifa Sampaikan Lima Evaluasi Sistim Pendidikan Indonesia

3 Mei 2023 - 09:13 WIB

DPR RI

Penegak Hukum Harus Ungkap Fakta Penembakan di Kantor MUI Pusat

3 Mei 2023 - 09:08 WIB

DPR RI
Trending di Keagamaan