JURNALPOST, Jakarta – Pasca peristiwa 13 warga keracunan gas Hidrogen Sulfida (H2S), Komisi VII DPR RI berkunjung ke lokasi kejadian di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, untuk mengawasi dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Masyarakat setempat sangat antusias menyambut kedatangan rombongan dan menaruh harapan besar agar aspirasi dapat diperjuangkan anggota dewan semaksimal mungkin.
Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman menjelaskan, fokus penting kunjungan kerja ini untuk mengamankan kepentingan pengembangan industri Geothermal di Indonesia dan memastikan persoalan masyarakat yang terkena dampak bisa terselesaikan semuanya.
Kunjungan ini menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat DPR RI dan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Jakarta tanggal 23 Mei 2022 lalu.
Maman yang didampingi oleh Anggota Komisi VII Yulian Gunhar, Lamhot Sinaga, Hendrik Sitompul dan Nasril Bahar melakukan pengawasan langsung di lokasi pengeboran panas bumi yang dilakukan oleh PT SMGP.
“Sesuai dengan amanah konstitusi dalam menjalankan pengawasan, Komisi VII mengambil langkah konkret demi keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelancaran aktivitas pertambangan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional,” ujar politisi dari partai Golkar ini.
Menurutnya, pihak perusahaan sudah setuju dengan apa yang dewan sampaikan. Namun itu semua butuh proses.
“Ini akan kami kawal hingga tuntas, fokus kami masyarakat bisa nyaman dengan keberadaan perusahaan ini,” kata Maman kepada masyarakat Mandailing Natal.
Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga selaku anggota dewan daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara berjanji akan berusaha mengawal kepentingan semua pihak yang bersangkutan.
“Saya akan mengawal kepentingan masyarakat setempat, kelancaran industri, dan tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas Lamhot.
Saat kunjungan, masyarakat yang bermukim dekat area pertambangan menyampaikan mereka berhak atas jaminan kesehatan, keselamatan, dan pemberdayaan.
Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Nasution mengatakan, ia sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan agar mementingkan kepentingan masyarakat serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat setempat.
Baca juga:
Senayan Dukung Audit Perusahaan Sawit
Rencana Ekspor Beras, Anggota Dewan Sorot Pemerintah
Sementara Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis menilai SMGP harus merestrukturisasi SOP dan segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang terjadi pada insiden di SMGP.
Dalam kunjungannya, tim Komisi VII telah meninjau beberapa titik pengeboran, seperti di Wel Pad Tanggo.
Penulis: Sitha Siska
Editor: Djali Achmad
