JURNALPOST, Tasikmalaya – Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung RI teken perjanjian kerjasama dibidang hukum terkait kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang (money laundry). Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor Kemenkeu di Jakarta.
“Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama ini menunjukan betapa pentingnya di antara instansi pemerintah untuk bisa saling mengeratkan kerja sama,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyaksikan penandatangan MoU di aula Djuanda, kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (16/06/22).
Ia menyambut baik kerja sama ini untuk mendukung kerja Direktorat Pajak maupun Bea Cukai.
“Perjanjian ini nanti akan disampaikan ke seluruh instansi vertikal di daerah sehingga bisa memberikan payung hukum dan kepastian kerjasama,” ujar Menkeu.
Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kemenkeu melalui Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak dengan Kejaksaan Agung melalui Jampidsus dan Jamintel, merupakan tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
Kerjasama tersebut mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
“Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan kedua instansi dalam mempercepat proses penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan TPPU,” kata Kemenkeu kepada Jurnalpost melalui pers rilisnya, Kamis (16/6/2022).
Selain itu, lanjut Kemenkeu, perjanjian ini mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian barang bukti, pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi. Hal lainnya, koordinasi dalam bidang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, penyelarasan kebijakan dan diseminasi pemahaman, serta penanganan laporan pengaduan masyarakat.
Sedangkan perjanjian Dirjen Bea Cukai dengan Jamintel akan digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama kedua instansi guna menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen.
Ada pun ruang lingkup PKS diantaranya pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi untuk kegiatan intelijen, penelusuran aset tersangka tindak pidana kepabeanan cukai dan TPPU.
Selain itu, kegiatan dan operasi intelijen bersama, kegiatan pencegahan tindak pidana kepabeanan cukai dan TPPU, pengembangan SDM, publikasi, serta dukungan personil, sarana, dan prasarana.
Kedua PKS ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan dan Jaksa Agung.
Pada saat yang sama, Dirjen Pajak juga melakukan penandatangan adendum PKS dengan Jampidsus. Di antaranya meliputi penambahan ruang lingkup terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyesuaian pasal terkait koordinasi dalam rangka penanganan perkara TPP dan TPPU.
Serta penambahan dasar hukum PKS sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Menkeu berharap penandatanganan PKS ini dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kedua belah pihak dan memperlancar tugas-tugas yang akan dilaksanakan seluruh jajaran Kemenkeu dan Kejaksaan Agung RI.
Penulis: Micky Wijaya
Editor: Enrico R. Nikijuluw
