Menu

Mode Gelap
Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028 Bawaslu: Empat Kabupaten dan Kota di Papua Rawan Tinggi Dalam Pemilu 2024 GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17 Cacar Monyet (Monkeypox): Penyebab dan Gejalanya! Vaksinasi Cacar Monyet Diprioritaskan Bagi Penderita Homoseksual

Daerah · 1 Jul 2022 10:41 WIB ·

Terkait DOB, Polda Papua Minta Pelaku Politik Buka Diri Dan Tinggalkan Ego


 Terkait DOB, Polda Papua Minta Pelaku Politik Buka Diri Dan Tinggalkan Ego. Hal ini disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri kepada wartawan di Mapolda Papua, Jumat, 1/7/2022. (Foto: Enrico/Jurnalpost) Perbesar

Terkait DOB, Polda Papua Minta Pelaku Politik Buka Diri Dan Tinggalkan Ego. Hal ini disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri kepada wartawan di Mapolda Papua, Jumat, 1/7/2022. (Foto: Enrico/Jurnalpost)

JURNALPOST, Jayapura – Sebagian masyarakat di Papua terdapat keberatan tentang pengesahan Undang-Undang pembentukan tiga provinsi baru dan ibukota provinsi.

Namun juga banyak pihak berharap agar kedamaian dan ketentraman selalu tetap terjaga guna kesiapan masing-masing provinsi (baru) dalam membangun wilayahnya.

Terkait hal tu pihak Polda Papua juga tengah bersiap untuk memilih petugas baru guna menyiapkan pembangunan Polda di provinsi yang baru.

Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri kepada wartawan di Mapolda Papua, Jumat (1/7/2022).

“Tadi malam kita tungguin, semua pejabat utama juga melek sampai pagi. Alhamdulilah sampai jam 03.00 WIT, tanya ke pak Direskrim Umum belum ada gangguan-gangguan terhadap keamanan,” terang Kapolda.

Ia mengatakan, Polda Papua berharap kondusifitas ini bisa disampaikan ke seluruh masyarakat di tanah Papua. Agar ketentraman dan kedamaian terus terjaga.

Agar yang sudah diputuskan oleh negara, tambahnya, dapat ditindaklanjuti semua pihak dalam mempersiapkan diri untuk membangun wilayahnya masing-masing. Tentu tanpa ada pengkotak-kotakan wilayah adat.

“Karena Provinsi Papua ini bukan dibangun untuk wilayah adat, tetapi untuk memperpendek pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya di wilayah masing-masing,” jelas Kapolda.

Lalu yang kedua, imbuhnya, ini juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan, meningkatkan kesejahteraan masing-masing wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Jadi jangan disalahtafsirkan ini untuk wilayah adat masing-masing,” tutur Kapolda.

Karenanya ia mengingatkan kepada semua pelaku politik untuk membuka diri dan meninggalkan ego. Penolakan itu hal biasa, dan selalu pasti ada, baik yang karena berseberangan atau yang karena penentuan wilayah.

“Mari melihat Papua hari ini ke depan,” ujarnya.

Kapolda mengajak semua pihak yang bertikai agar meninggalkan egonya masing-masing. Yang menolak agar di dekati supaya diajak membangun provinsi yang telah ada.

“Jadi tinggalkan, sekali lagi tinggalkan ego masing-masing,” pungkasnya.

Mengenai pembangunan Polda di provinsi yang baru, Kapolda mengatakan bahwa untuk membangun Polda itu butuh waktu sekitar 4-5 tahun.

“Kalau untuk Polri, tentunya ini perlu proses waktu,” ujarnya.

Jika belajar dari pembangunan Polda Papua Barat proses waktunya tidak pendek. Cukup lama, mulai ditetapkan provinsi sampai dengan pembentukan Polres.

Dengan dibentuknya provinsi baru tentunya Polda Papua akan menyiapkan Polda yang baru. Hal pertama adalah untuk membantu Polri menyiapkan lahan-lahan pembangunan Polda.

Untuk itu, Polda Papua mesti menentukan perwira-perwira penghubung (liason officer) untuk menjadi jembatan komunikasi.

Baca juga:
Bupati Yahukimo Optimistis Pemekaran Papua Bawa Berkat
Senayan Sesalkan Tarik-Ulur Calon Ibukota Provinsi Papua Tengah

“Saya tidak bilang anak-anak Papua. Paling tidak perwira yang mengerti karakter dan culture Papua. Supaya bisa jadi jembatan komunikasi. Membantu Kapolda mempersiapkan Polda-Polda baru. Kalau ada anak Papua yang mumpuni tentu saya berharap anak Papua lah yang dapat kesempatan itu,” pungkas Kapolda.

Penulis: Enrico R. Nikijuluw
Editor: Djali Achmad

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 75 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bawaslu: Empat Kabupaten dan Kota di Papua Rawan Tinggi Dalam Pemilu 2024

10 November 2023 - 15:00 WIB

Pemilu 2024

KPU Tetapkan 9.919 Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Pemilu 2024

3 November 2023 - 13:58 WIB

KPU

Political Disobedience Dipadukan Rekayasa Hukum MK Sangat Disayangkan

29 Oktober 2023 - 18:12 WIB

PDI Perjuangan

Pasca Reformasi Justru Sulit Memajukan Peradaban Negeri!

9 Mei 2023 - 13:46 WIB

Reformasi 1998

KTT ke-42 ASEAN Jadi Etalase Transformasi Digital Indonesia

4 Mei 2023 - 15:39 WIB

Kominfo

Temuan Update Poltracking Indonesia Terhadap Elektoral Cawapres 2024

4 Mei 2023 - 14:53 WIB

Poltracking Indonesia
Trending di Nasional