Menu

Mode Gelap
Kapan Musim Kemarau 2024? Begini Penjelasan BMKG Kota Semarang Dikepung Banjir Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028 Bawaslu: Empat Kabupaten dan Kota di Papua Rawan Tinggi Dalam Pemilu 2024 GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17

Pendidikan · 2 Mei 2023 20:07 WIB ·

Ketua DPR Minta Optimalkan Pengangkatan Guru PPPK


Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Kresno/nr) Perbesar

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Kresno/nr)

JURNALPOST – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini akan lebih maksimal demi menunjang peningkatan kesejahteraan guru.

“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan bersama. Dengan diangkatnya guru honorer menjadi PPPK, ini langkah maju bagi kesejahteraan mereka,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (2/5/2023).

Puan juga mengungkapkan, masih banyak guru honorer yang mendapat upah rendah, khususnya di daerah. Padahal pekerjaan guru di daerah cukup berat dengan tantangan kurangnya tenaga pendidik dan aspek geografis yang tidak mudah.

Sehingga, lanjutnya, tidak sedikit dari mereka yang mencari pendapatan lebih atau sampingan dengan bekerja serabutan. Hal inilah yang menurutnya harus dibenahi.

Dengan menjadi ASN (aparatur sipil Negara) atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), guru akan lebih sejahtera dan kemudian bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pendidikan negeri.

Politisi PDIP ini menegaskan, pihaknya memastikan akan mengawal proses pengangkatan guru ASN PPPK agar terealisasi sesuai target. Puan juga mendorong Pemda untuk memperbanyak alokasi anggaran belanja tenaga pendidik sehingga kuota pengangkatan guru PPPK lebih maksimal.

“Selain lewat alat kelengkapan dewan atau komisi terkait, saya secara pribadi akan ikut mengawal proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK sehingga kebutuhan tenaga guru cepat terpenuhi,” tegasnya.

Puan juga akan mendorong agar seleksi pengangkatan guru PPPK memprioritaskan guru-guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Ia menyebut, jasa dan pengabdian guru-guru senior yang hingga saat ini belum diangkat menjadi ASN seharusnya dipertimbangkan.

“Kami di DPR akan terus berupaya mengawasi proses seleksi PPPK 2023 ini bagi para guru honorer. Karena itu, kami meminta Pemerintah memprioritaskan mengangkat guru honorer yang sudah lama mengabdi,” papar Ketua DPR RI Perempuan Pertama ini.

Disisi lain Ia juga menilai pengangkatan guru honorer menjadi PPPK bukan sekadar dapat menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru semata. Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK disebut dapat meningkatkan profesionalitas guru di dalam satuan pendidikan.

Menurutnya, Kesejahteraan dan profesionalisme merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Karena kalau guru sejahtera mereka akan semangat dan gembira saat bekerja. Tentu dampaknya akan menjadi lebih baik.

Sebagaimana diketahui pemenuhan kebutuhan guru masih belum maksimal. Mengingat guru ASN berstatus PPPK yang telah diangkat masih kurang 50 persen dari kebutuhan guru yang mencapai lebih dari 1,2 juta guru.

Pemerintah telah menyatakan akan mengoptimalkan kuota pengangkatan guru PPPK di tahun 2023 sebanyak 601.286 guru untuk pemenuhan guru ASN. Tidak hanya itu, Puan juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitias sarana dan prasarana di sekolah demi menunjang pendidikan.

Sebab, menurut Puan, masih banyak sekolah di daerah-daerah dengan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang baik, khususnya yang terletak di pelosok negeri.

“Masalah tenaga pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana. Masih ada di daerah pelosok negeri yang ruang belajar, perpustakaan dan alat-alat penunjang pendidikannya jauh di bawah standar. Ini yang juga harus jadi perhatian Pemerintah,” kata Puan.

Sementara untuk anak-anak Indonesia, Puan mengingatkan pentingnya pendidikan tinggi demi menunjang masa depan yang layak. Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan memperoleh pendidikan tidak boleh didasari atas perbedaan jenis kelamin.

Baca juga:
Ledia Hanifa Sampaikan Lima Evaluasi Sistim Pendidikan Indonesia
Penegak Hukum Harus Ungkap Fakta Penembakan di Kantor MUI Pusat

“Bagaimana murid dapat belajar secara maksimal jika dirinya masih berada dalam kondisi yang tidak aman. Karenanya, saya mendorong Kemendikbud untuk kembali mengevaluasi program pendidikan karakter dan regulasi terkait,” katanya.

Ia mengatakan perbaikan dunia pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kemerdekaan guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar, Hetifah optimistis tujuan Merdeka Belajar akan tercapai dengan optimal.

Penulis: Andriansyah
Editor: Djali Achmad

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 37 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kapan Musim Kemarau 2024? Begini Penjelasan BMKG

15 Maret 2024 - 16:05 WIB

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan wilayah-wilayah mana saja yang awal kemaraunya diprediksi mundur.

Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028

10 November 2023 - 15:45 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK)

GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17

10 November 2023 - 14:33 WIB

Piala Dunia U-17 Indonesia

Cacar Monyet (Monkeypox): Penyebab dan Gejalanya!

9 November 2023 - 17:44 WIB

Cacar Monyet

Vaksinasi Cacar Monyet Diprioritaskan Bagi Penderita Homoseksual

9 November 2023 - 16:47 WIB

Cacar Monyet

Penyakit Cacar Monyet Melonjak, Waspada!

9 November 2023 - 16:15 WIB

Cacar Monyet
Trending di Kesehatan