Menu

Mode Gelap
Kapan Musim Kemarau 2024? Begini Penjelasan BMKG Kota Semarang Dikepung Banjir Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028 Bawaslu: Empat Kabupaten dan Kota di Papua Rawan Tinggi Dalam Pemilu 2024 GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17

Hukum & Kriminal · 3 Jan 2023 12:30 WIB ·

Jampidum Setujui 2 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice


 Jampidum Setujui 2 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice. (Foto: Kejagung) Perbesar

Jampidum Setujui 2 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice. (Foto: Kejagung)

JURNALPOST – Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 2 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Seperti dilansir dalam laman Kejaksaan Agung, 2 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

1. Tersangka Ongki Suwardi bin Ombi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Tersangka Anggi Nurzaman bin Eman Sulaeman dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan tersebut antara lain:

1. Telah dilaksanakan proses perdamaian di mana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
2. Tersangka belum pernah dihukum;
3. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
4. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
5. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
6. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi;
7. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
8. Pertimbangan sosiologis;
9. Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Baca juga:
Gaji 5 Juta Kini Kena Pajak?
KPU Loloskan Partai Ummat, Parpol Peserta Pemilu 2024 Menjadi 24

SKP2 itu berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Penulis: Andriansyah
Editor: Djali Achmad

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 45 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kapan Musim Kemarau 2024? Begini Penjelasan BMKG

15 Maret 2024 - 16:05 WIB

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan wilayah-wilayah mana saja yang awal kemaraunya diprediksi mundur.

Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028

10 November 2023 - 15:45 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK)

GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17

10 November 2023 - 14:33 WIB

Piala Dunia U-17 Indonesia

Cacar Monyet (Monkeypox): Penyebab dan Gejalanya!

9 November 2023 - 17:44 WIB

Cacar Monyet

Vaksinasi Cacar Monyet Diprioritaskan Bagi Penderita Homoseksual

9 November 2023 - 16:47 WIB

Cacar Monyet

Penyakit Cacar Monyet Melonjak, Waspada!

9 November 2023 - 16:15 WIB

Cacar Monyet
Trending di Kesehatan