Menu

Mode Gelap
Kapan Musim Kemarau 2024? Begini Penjelasan BMKG Kota Semarang Dikepung Banjir Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028 Bawaslu: Empat Kabupaten dan Kota di Papua Rawan Tinggi Dalam Pemilu 2024 GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17

Artikel · 4 Jun 2022 08:00 WIB ·

Aturan Baru Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024


 Aris Setia Budi. Anggota KPU Kabupaten Batang, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. (Foto: Dok. Pribadi) Perbesar

Aris Setia Budi. Anggota KPU Kabupaten Batang, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. (Foto: Dok. Pribadi)

JURNALPOST | Batang – Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu. Hal itu tertuang dalam pasal 176 ayat 4, UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sehingga di Agustus 2022 nanti, pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 sudah dimulai. Sedangkan penetapan partai politik peserta pemilu akan ditetapkan pada Desember 2022.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu, semua partai politik calon peserta pemilu diperlakukan sama, baik partai politik yang sudah memiliki anggota di DPR maupun partai politik baru.

Perlakuan sama tersebut adalah berlakunya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap semua partai politik yang mendaftar ke KPU. Verifikasi tersebut yakni penelitian terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu.

Sementara untuk Pemilu 2024 nanti, ada sedikit perbedaan terkait aturan verifikasi. Untuk partai politik yang sudah memiliki anggota di DPR RI, tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, cukup diverifikasi administrasi saja. Sedangkan bagi partai politik baru atau partai peserta Pemilu 2019 yang tidak memiliki kursi di DPR, harus menjalani keduanya baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.

Aturan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyatakan frasa “Partai Politik peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU” dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual.

Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di semua tingkatan, dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual.

Berdasarkan putusan MK tersebut, partai politik calon peserta pemilu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, partai politik calon peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, partai politik calon peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, baik yang memiliki keterwakilan maupun yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ketiga partai politik baru yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Adapun perlakuan terhadap ketiganya setelah tahapan pendaftaran berbeda-beda.

Partai politik calon peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, hanya diverifikasi administrasi saja tanpa verifikasi faktual.

Sementara partai politik calon peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, dan partai politik baru, akan diverifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual.

Pada tahapan proses verifikasi administrasi dilakukan terhadap kecocokan dokumen yang disampaikan pada saat mendaftar KPU. Dokumen tersebut baik untuk tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Sedangkan pada tahapan verifikasi faktual dilakukan terhadap kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengurus yang dapat dibuktikan kehadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan.

Dan keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Setelah verifikasi administrasi dan faktual dilakukan, selanjutnya KPU menetapkan partai politik peserta Pemilu yang lolos verifikasi. Pada pengalaman Pemilu 2019 lalu, ada beberapa partai politik yang dinyatakan tidak lolos, namun setelah mengajukan gugatan dinyatakan lolos.

Untuk kepastian dan ketentuan verifikasi administrasi dan faktual ini, kita menunggu PKPU yang resmi ditetapkan oleh KPU. Tetapi paling tidak, beberapa peraturan dan ketentuan terkait verifikasi tersebut seperti yang dijelaskan secara singkat di atas.

*Artikel telah tayang di situs KPU
Penulis: Aris Setia Budi (Anggota KPU Kabupaten Batang, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu)

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 249 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pasca Reformasi Justru Sulit Memajukan Peradaban Negeri!

9 Mei 2023 - 13:46 WIB

Reformasi 1998
Trending di Artikel