Menu

Mode Gelap
Kapan Musim Kemarau 2024? Begini Penjelasan BMKG Kota Semarang Dikepung Banjir Suhartoyo Terpilih Menjadi Ketua Makhamah Konstitusi 2023-2028 Bawaslu: Empat Kabupaten dan Kota di Papua Rawan Tinggi Dalam Pemilu 2024 GBT Siap Gelar Piala Dunia U-17

Suara Dewan · 15 Sep 2022 15:17 WIB ·

Anggota Komisi IV: Pertimbangkan Bantuan Jangka Panjang Bagi Nelayan Buntut Kenaikan BBM


 Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan: Pertimbangkan Bantuan Jangka Panjang Bagi Nelayan Buntut Kenaikan BBM. (Foto: Arief/nvl) Perbesar

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan: Pertimbangkan Bantuan Jangka Panjang Bagi Nelayan Buntut Kenaikan BBM. (Foto: Arief/nvl)

JURNALPOST – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap pemerintah mempertimbangkan program bantuan jangka panjang yang diberikan kepada nelayan dan pelaku industri kelautan.

Hal ini menyusul kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga BBM Pertalite yang semula Rp7.650 kini naik menjadi Rp10.000 per liter, solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

“Bantalan sosial yang disiapkan Pemerintah untuk masyarakat kelas bawah, termasuk bagi nelayan hanya bersifat sementara. Perlu ada program jangka panjang untuk membantu para Nelayan, khususnya nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut,” kata Daniel dalam keterangan pers pada Kamis (15/9/2022).

Berdasarkan survei yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Inisiatif di 25 kabupaten/kota, sebanyak 83 persen nelayan membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar.

Kenaikan harga BBM pun membuat harga eceran menjadi lebih tinggi. Keadaan ini tentu menekan pendapatan nelayan karena sebagian besar ongkos melaut dihabiskan untuk membeli BBM.

Tak hanya itu, diskriminasi akses BBM subsidi terhadap nelayan juga masih ditemukan. Berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, nelayan harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk mendapat BBM subsidi.

Menurut Daniel, surat rekomendasi ini harus diurus setiap bulannya dengan syarat nelayan memiliki izin melaut (pas kecil) dan bukti pencatatan kapal (BPKP) yang dikeluarkan pihak pelabuhan.

“Sementara banyak dari permukiman nelayan yang akses pelayanan publiknya belum memadai. Jadi untuk mengurus surat rekomendasi ini tidak mudah. Belum lagi ketika para nelayan kecil ini harus rebutan mendapatkan BBM subsidi dengan nelayan besar dan kelompok pekerja dari sektor lain yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” jelas Daniel.

Tentunya keadaan ini menjadi ironi mengingat kendaraan pribadi dapat membeli solar bersubsidi tanpa ada syarat administrasi yang cukup rumit.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti data dari KNTI yang menyebut ketersediaan stasiun pengisian BBM untuk nelayan atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) hanya 3 persen atau 374 stasiun dibandingkan jumlah desa pesisir di Indonesia.

“Kurangnya infrastruktur untuk kemudahan nelayan kecil mengakses solar bersubsidi harus segera diatasi. Jadi bantuan bagi nelayan tidak cukup hanya sekadar bansos, tapi masalah utamanya juga harus dibenahi. Bila masalah BBM yang menjadi komponen biaya terbesar Nelayan tidak segera diatasi dengan baik, siap-siap nelayan akan musnah dari Indonesia,” tegas Daniel.

Daniel juga menyebut, DPR siap mengawal distribusi bantalan sosial dari pemerintah untuk nelayan. Termasuk untuk program penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM yang dikelola pemerintah daerah.

Kebijakan itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja untuk perlindungan sosial selama Oktober hingga Desember 2022. Pemda diwajibkan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk mendukung program penanganan dampak inflasi.

Program penanganan itu antara lain seperti pemberian bansos bagi nelayan, sopir ojek, pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

“Kami di DPR akan terus mengawal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Dana Transfer Umum. Karena kita ketahui, kenaikan inflasi akan terjadi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi,” pungkas Daniel.

Pendataan masyarakat miskin dan rentan miskin, tambah Daniel, yang terdampak kenaikan harga BBM harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai mereka yang berhak mendapatkan bantuan malah terlewatkan.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I itu menyatakan, perluasan jangkauan distribusi penyaluran program penanganan dampak inflasi perlu betul-betul berdasarkan kebutuhan dan karakter daerah masing-masing.

Pemerintah diminta juga turut memperhatikan para pekerja sektor informal dan pekerja lepas di sektor-sektor kelautan dan perikanan, termasuk pekerja pariwisata bahari.

“Dana bantalan sosial didistribusikan untuk menjaga daya beli solar untuk melaut, atau pendukung pelaku bisnis UMKM sektor bahari lainnya. Pemerintah harus bisa menjangkau mereka mengurangi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi maupun kenaikan inflasi,” tutur Daniel.

Baca juga:
Sampaikan Maaf, Effendi Simbolon Ingin TNI Kuat, Bersatu, Harmoni
Sukamta Apresiasi KSAD Ungkap Kasus Pembunuhan di Mimika

Lanjutnya, apalagi akibat kenaikan harga BBM telah menyebabkan banyak nelayan tidak bisa melaut akibat kesulitan biaya perbekalan kapal. Sejumlah nelayan juga mengeluhkan mulai terlilit utang.

“Di beberapa pelabuhan perikanan sekarang banyak kapal nelayan bersandar tidak bisa melaut karena terhambat masalah BBM. Oleh karenanya, bansos bagi nelayan kita harapkan bisa cepat disalurkan,” tutup Daniel.

Penulis: Sitha Siska
Editor: Djali Achmad

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

TNI Kirim Kapal Rumah Sakit ke Palestina Dapat Dukungan Komisi I

6 November 2023 - 17:39 WIB

Komisi DPR RI

Dampak Konflik Israel-Palestina di Indonesia, Waspada Potensi Teroris

6 November 2023 - 16:21 WIB

Komisi III DPR RI

Anggota Parlemen Minta Jasa Marga Terapkan MLFF Tahun Ini

3 Mei 2023 - 12:09 WIB

DPR RI

Anggota Dewan Berharap Pemerintah Fokus pada Kemerdekaan Guru

3 Mei 2023 - 09:20 WIB

DPR RI

Ledia Hanifa Sampaikan Lima Evaluasi Sistim Pendidikan Indonesia

3 Mei 2023 - 09:13 WIB

DPR RI

Penegak Hukum Harus Ungkap Fakta Penembakan di Kantor MUI Pusat

3 Mei 2023 - 09:08 WIB

DPR RI
Trending di Keagamaan